Wawasan Kebangsaan
A.
Wawasan Kebangsaan
Wawasan
Kebangsaan adalah konsep politik
bangsa Indonesia yang memandang Indonesia sebagai satu kesatuan wilayah,
meliputi tanah (darat), air (laut) termasuk dasar laut dan tanah di bawahnya
dan udara di atasnya secara tidak terpisahkan, yang menyatukan bangsa dan
negara secara utuh menyeluruh mencakup segenap bidang kehidupan nasional yang
meliputi aspek politik, ekonomi, sosial budaya, dan hankam.
Wawasan Kebangsaan sebagai konsepsi politik dan kenegaraan
yang merupakan manifestasi pemikiran politik bangsa Indonesia. Sebagai satu kesatuan
negara kepulauan, secara konseptual, geopolitik Indonesia dituangkan dalam
salah satu doktrin nasional yang disebut
Wawasan Nusantara dan politik luar negeri bebas aktif.
Sedangkan geostrategi Indonesia diwujudkan melalui konsep Ketahanan Nasional
yang bertumbuh pada perwujudan kesatuan ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya
dan pertahanan keamanan.
Landasan Wawasan Kebangsaan terintegrasi dalam
landasan Ideal Pancasila. Konstitusionalnya adalah UUD 1945, adapun Unsur Dasar
Wawasan Kebangsaan adalah:
1.
Wadah (Contour).
Wadah kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara meliputi seluruh wilayah
Indonesia yang memiliki sifat serba nusantara dengan kekayaan alam dan penduduk
serta aneka ragam budaya. Bangsa Indonesia memiliki organisasi kenegaraan yang
merupakan wadah berbagai kegiatan kenegaraan dalam wujud supra struktur politik
dan wadah dalam kehidupan bermasyarakat adalah berbagai kelembagaan dalam wujud
infra struktur politik.
2.
Isi (Content) adalah aspirasi bangsa
yang berkembang di masyarakat dan cita-cita serta tujuan nasional.
3.
Tata laku (Conduct), hasil interaksi
antara wadah dan isi wasantara yang terdiri dari :
Tata laku Bathiniah yaitu mencerminkan jiwa, semangat
dan mentalitas yang baik dari bangsa Indonesia. Tata laku Lahiriah yaitu
tercermin dalam tindakan, perbuatan dan perilaku dari bangsa Indonesia. Kedua
tata laku tersebut mencerminkan identitas jati diri/kepribadian bangsa
berdasarkan kekeluargaan dan kebersamaan yang memiliki rasa bangga dan cinta
terhadap bangsa dan tanah air sehingga menimbulkan rasa nasionalisme yang
tinggi dalam semua aspek kehidupan nasional.
B. Ada 4 Pilar Kebangsaan
1. Pancasila
Pancasila merupakan dasar Negara Kesatuan
Republik Indonesia (NKRI) sehingga memiliki fungsi yang sangat fundamental.
Selain bersifat yuridis formal yang mengharuskan seluruh peraturan
perundang-undangan berlandaskan pada Pancasila (sering disebut sebagai sumber dari
segala sumber hukum), Pancasila juga bersifat filosofis. Pancasila
merupakan dasar filosofis dan sebagai perilaku kehidupan. Artinya,
Pancasila merupakan falsafah negara dan pandangan/cara hidup bagi bangsa
Indonesia dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan
bernegara untuk mencapai cita-cita nasional. Sebagai dasar negara dan
sebagai pandangan hidup, Pancasila mengandung nilai-nilai luhur yang harus
dihayati dan dipedomani oleh seluruh warga negara Indonesia dalam hidup dan
kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Lebih dari itu,
nilai-nilai Pancasila sepatutnya menjadi karakter masyarakat Indonesia sehingga
Pancasila menjadi identitas atau jati diri bangsa Indonesia.
2. Bhineka
Tunggal Ika
Bhineka
Tunggal Ika semboyan itu bertujuan menghargai
perbedaan/keberagaman, tetapi tetap bersatu dalam ikatan sebagai bangsa
Indonesia, bangsa yang memiliki kesamaan sejarah dan kesamaan cita-cita
untuk mewujudkan masyarakat yang “adil dalam kemakmuran” dan “makmur dalam
keadilan” dengan dasar negara Pancasila dan dasar konstitusional UUD 1945.
Keberagaman
suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) merupakan suatu keniscayaan dan
tidak bisa dipungkiri oleh bangsa Indonesia. Akan tetapi, keberagaman itu harus
dipandang sebagai kekayaan khasanah sosiokultural, kekayaan yang bersifat
kodrati dan alamiah sebagai anugerah Tuhan yang Maha Esa bukan untuk
dipertentangkan, apalagi dipertantangkan (diadu antara satu dengan lainnya)
sehingga terpecah-belah. Oleh karena itu, semboyan Bhinneka Tunggal
Ika harus dapat menjadi penyemangat bagi terwujudnya persatuan dan
kesatuan bangsa Indonesia.
3. Undang –
Undang Dasar 1945
Pembukaan UUD 1945 memancarkan tekad
dankomitmen bangsa Indonesia untuk tetap mempertahankan pembukaan itu dan
bahkan tidak akan mengubahnya. Paling tidak ada empat kandungan isi dalam
Pembukaan UUD 1945 yang menjadi alasan untuk tidak mengubahnya. Pertama, di
dalam Pembukaan UUD 1945 terdapat norma dasar universal bagi berdiri tegaknya
sebuah negara yang merdeka dan berdaulat. Dalam alinea pertama secara eksplisit
dinyatakan bahwa “kemerdekaan adalah hak segala bangsa dan oleh karena itu
penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan
perikemanusiaan dan perikeadilan”. Pernyataan itu dengan tegas menyatakan bahwa
kemerdekaan merupakan hak segala bangsa dan oleh karena itu, tidak
boleh lagi ada penjajahan di muka bumi.
4. Negara
Kesatuan Republik Indonesia
Keseluruhan identitas dan integritas kebangsaan dan
kenegaraan Indonesia dijiwai, dilandasi dan dipandu oleh nilai fundamental
dasar negara Pancasila. Karenanya, NKRI dapat dinamakan dengan predikat sebagai
sistem kenegaraan Pancasila. Sistem kenegaraan ini terjabar secara
konstitusional dalam UUD 1945. NKRI sebagai nation state membuktikan
bagaimana potensi dan kualitas dari integritas wawasan nasional Indonesia raya
yang diwarisi, tumbuh, dan teruji dalam berbagai tantangan nasional dan global.
Kesepakatan yang juga perlu ditegaskan dalam
pembangunan karakter bangsa adalah komitmen terhadap Negara Kesatuan Republik
Indonesia (NKRI). Karakter yang dibangun pada manusia dan bangsa Indonesia
adalah karakter yang memperkuat dan memperkukuh komitmen terhadap NKRI, bukan
karakter yang berkembang secara tidak terkendali, apalagi menggoyahkan NKRI.
Oleh karena itu, rasa cinta terhadap tanah air (patriotisme) perlu
dikembangkan dalam pembangunan karakter bangsa. Pengembangan sikap demokratis
dan menjunjung tinggi HAM sebagai bagian dari pembangunan karakter harus
diletakkan dalam bingkai menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan bangsa
(nasionalisme), bukan untuk memecah belah bangsa dan NKRI. Oleh karena itu,
landasan keempat yang harus menjadi pijakan dalam pembangunan karakter bangsa
adalah komitmen terhadap NKRI.
C.
Pengertian Demokrasi
Demokrasi berasal dari bahasa Yunani yang diambil dari kata Demokratia yang
berarti “kekuasaan rakyat”. Demokratia sendiri terdiri dari dua kata yakni
demos yang mempunyai arti “rakyat” dan kratos yang mempunyai arti “kekuasaan
atau kekuatan”. Demokrasi mencakup kondisi budaya, ekonomi dan sosial yang
memungkinkan dalam terjadinya praktik kebebasan politik baik secara bebas
ataupun setara.
Secara umum pengertian demokrasi adalah bentuk pemerintahan yang
setiap warga negara mempunyai hak yang setara dalam pengambilan suatu keputusan
yang akan memberikan efek dalam kehidupan mereka. Demokrasi juga bisa diartikan
sebagai bentuk kekuasaan tertinggi berada ditangan rakyat.
·
Pengertian Demokrasi menurut Ahli
Beikut ini
beberapa pengertian demokrasi menurut para ahli.
1. Pengertian demokrasi menurut Abraham Linclon adalah sistem pemerintahan
yang dibuat dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.
2. Pengertian demokrasi menurut Charles Costello adalah sistem sosial serta
politik pemerintahan diri dengan kekuasaan pemerintah yang dibatasi oleh hukum
serta kebiasaan untuk melindungi setiap hak perorangan warga negara.
3. Pengertian demokrasi menurut Hans Kelsen adalah pemerintahan yang
dilakukan oleh rakyat dan untuk rakyat. Adapun yang melakukan kekuasaan negara
adalah wakil-wakil rakyat yang sudah terpilih. Rakyat sendiri sudah yakin,
bahwa segala kepentingannya akan diperhatikan di dalam aturan yang dibuat oleh
wakil-wakil rakyatnya dalam pelaksanaan kekuasaan negara.
D. Macam – Macam Demokrasi
1.
Macam-Macam Demokrasi Berdasarkan Fokus Perhatiannya
a. Demokrasi formal : Demokrasi yang berfokus di bidang politik tanpa
mengurangi sedikitpun kesenjangan ekonomi.
b. Demokrasi Material : Demokrasi yang berfokus di bidang ekonomi tanpa mengurangi
sedikitpun kesenjangan politik.
c. Demokrasi Gabungan : Demokrasi ini
gabungan dari demokrasi formal dan demokrasi material.
2.
Macam – Macam Demokrasi Berdasarkan Penyaluran
Kehendak Rakyat
a.
Demokrasi Langsung (Direct
Democracy): Demokrasi yang secara langsung melibatkan rakyat untuk pengambilan
keputusan terhadap suatu negara. Contohnya seperti pemilu.
b.
Demokrasi Tidak Langsung
(Indirect Democracy): Demokrasi yang tidak secara langsung melibatkan seluruh
rakyat suatu negara dalam pengambilan suatu keputusan. Contohnya seperti suatu
keputusan yang dilakukan oleh wakil-wakil rakyat (DPR, DPD, DPRD)
E. Ciri – Ciri Negara Demokrasi
a.
Segala keputusan yang
dilakukan pemerintah berdasarkan kehendak dan kepentingan rakyat.
b.
Memiliki ciri kontitusional,
yakni mengenai kehendak, kekuasaan atau kepentingan rakyat yang dituliskan
dalam suatu undang-undang negera.
c.
Memiliki ciri perwakilan,
yakni ketika mengatur segala urusan negera, kedaulatan dan kekuasaan rakyat
sudah diwakilkan kepada beberapa orang yang sebelumnya sudah dipilih oleh
rakyat itu sendiri.
d.
Ciri pemilihan umum, yakni
segala kegiatan politik dilakukan untuk memilih pihak yang akan menjalankan
pemerintahan.
e.
Ciri kepartaian, yakni
partai menjadi suatu media atau sarana sebagai bagian pelaksanaan sistem
demokrasi.
4.
Prinsip umum sistem demokrasi antara lain sebagai
berikut.
a.
Kebebasan diakui dan
diterima oleh warga negara.
b.
Keterlibatan warga negara
mengenai pembuatan keputusan politik .
c.
Kesamaan diantara setiap
warga negara,
d.
Setiap warga negara
mempunyai kesamaan dan kesetaraan dalam hak praktik politik.
5.
Kelebihan dan Kekurangan Demokrasi
a. Kelebihan atau Keuntungan Sistem Demokrasi
·
Kesetaraan hak membuat
setiap masyarakat dapat ikut serta dalam sistem politik .
·
Pemegang kekuasaan dipilih
menurut suara dan keinginan rakyat.
·
Mencegah terjadinya monopoli
kekuasaan.
b. Kelemahan atau Kekurangan Demokrasi
·
Kepercayaan rakyat bisa
dengan mudah digoyangkan melalui pengaruh-pengaruh negatif. Contohnya media
yang tidak netral dalam menyampaikan informasi.
·
Kesetaraan hak dianggap
tidak adil karena menurut para ahli, setiap orang mempunyai pengetahuan politik
yang tidak sama.
Konsentrasi
pemerintah yang sedang menjabat akan berkurang ketika mendekati pemilihan umum
berikutnya.
F. Pengertian Hak Asasi Manusia (HAM)
Hak Asasi Manusia dalam pengertian umum adalah hak-hak dasar yang dimiliki setiap pribadi
manusia sebagai anugerah Tuhan yang dibawa sejak lahir. Ini berarti bahwa
sebagai anugerah dari Tuhan kepada makhluknya, hak asasi tidak dapat dipisahkan
dari eksistensi pribadi manusia itu sendiri. Hak asasi tidak dapat dicabut oleh
suatu kekuasaan atau oleh sebab-sebab lainnya, karena jika hal itu terjadi maka
manusia kehilangan martabat yang sebenarnya menjadi inti nilai kemanusiaan.
Hak asasi
mencangkup hak hidup,hak kemerdekaan/kebebasan dan hak memiliki sesuatu.
Ditinjau dari berbagai bidang, HAM meliputi :
a. a. Hak asasi pribadi (Personal
Rights)
Contoh : hak kemerdekaan, hak menyatakan
pendapat, hak memeluk agama.
b. b. Hak asasi politik (Political Rights) yaitu hak untuk diakui sebagai warga
negara
Misalnya : memilih dan dipilih, hak berserikat
dan hak berkumpul.
c. c. Hak asasi ekonomi (Property Rights)
Misalnya : hak memiliki
sesuatu, hak mengarahkan perjanjian, hak bekerja dan mendapatkan hidup yang
layak.
d. d. Hak asasi sosial dan kebuadayaan
(Sosial & Cultural Rights).
Misalnya : mendapatkan pendidikan, hak
mendapatkan santunan, hak pensiun, hak mengembangkan kebudayaan dan hak
berkspresi.
e. Hak untuk mendapatkan perlakuan
yang sama dalam hukum dan Pemerintah (Rights
Of Legal Equality)
f. Hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama
dalam hukum.
G. Ciri dan Tujuan Hak Asasi Manusia
Hak Asasi
Manusia pada dasarnya bersifat umum atau universal karena diyakini bahwa
beberapa hak yang dimiliki manusia tidak memiliki perbedaan atas bangsa, ras,
atau jenis kelamin.
Berdasarkan beberapa rumusan
HAM di atas, dapat ditarik bahwa
Ciri pokok hakikat HAM, yaitu sebagai
berikut:
a.
HAM tidak perlu diberikan, dibeli ataupun diwarisi.
HAM merupakan bagian dari manusia secara otomatis
b.
HAM berlaku untuk semua orang tanpa memandang jenis
kelamin, ras, agama, etnis, pandangan politik , atau asal usul social dan
bangsanya
c.
HAM tidak bisa dilanggar. Tidak seorangpun mempunyai
hak untuk melanggar dan membatasi orang lain
Tujuan Hak Asasi Manusia,yaitu
sebagai berikut:
a.
HAM adalah alat untuk melindungi orang dari
kekerasan dan kesewenang – wenangan.
b. HAM mengenmbangkan saling menghargai antar manusia
c. HAM mendorong tindakan yang dilandasi kesadaran
dan tanggung jawab untuk menjamin bahwa hak-hak orang lain tidak dilanggar.
H. Analisa Kasus Perkawinan Shanty dengan Sebastian Paredes
Kasus Perkawinan Shanty dengan
Sebastian Paredes.
Sebastian lahir di Ekuador
28 April 1961 dengan nama lengkap Juan EugenioSebastian Paredes Muirragui.
Di dunia perbankan, ia dikenal sebagai Dirut Bank
Danamon. Pria yang biasa disapa dengan panggilan Sebastian itu diangkat menjadi
DirutBank Danamon pada 9 Mei 2005. Namun pada Januari 2010 ini ia mundur dari
jabatannya tersebut.Meski tidak lagi menjabat Dirut Bank Danamon, Sebastian menyatakan
belumakan meninggalkan Jakarta. Ia mengaku jatuh cinta pada Indonesia dengan
penduduknyayang ramah. Dan rupanya ia menemukan gadis Indonesia untuk dijadikan
istri yakniShanty.
Shanty lahir di Jakarta, 30 Desember 1978 adalah
seorang penyanyi dan artisIndonesia. Shanty adalah putri bungsu pasangan Eddy
Heryadie dan Ratna Sutama. Ia adalah mantan disc jockey MTV, yang kemudian
menjalani profesi sebagai penyanyi dan bintang film.
I.
Analisis Perkawinan Shanty
dengan Sebastian Paredes
Perkawinan mereka mengandung unsur :
a) perkawinan beda agama (Islam dan Non Islam)
b) Perbedaan kewarganegaraan (Indonesia dan Ekuador)
Kedua unsur tersebut dapat menjadi acuan sah atau tidaknya perkawinan
mereka.
a.
Perkawinan beda
agama
Perkawinan
beda agama mereka dianggap sah menurut hukum di Indonesia,dikarenakan adanya
Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 1400 K/Pdt/1986yang mengandung arti :³Dalam
proses perkawinan antaragama, maka permohonan untuk melangsungkan perkawinan
antaragama dapat diajukan kepada Kantor Catatan Sipil. DenganYurisprudensi MA
tersebut, perkawinan beda agama tetap dapat dilangsungkandan diakui secara
hukum´
b.
Berbeda
kewarganegaraan dan menikah di luar negeri Bagi WNI yang melangsungkah
perkawinan di Luar negeri, berlaku pasal56 UU No.1 Tahun 1974 yang berbunyi :
1)
Perkawinan di
Indonesia antara dua orang warga Negara Indonesia atau seorangwarganegara
Indonesia dengan warga negara Asing adalah sah bilamana dilakukanmenurut hukum
yang berlaku di negara dimana perkawinan itu dilangsungkan dan bagi warganegara
Indonesia tidak melanggar ketentuan Undang-undang ini.
2)
Dalam waktu 1
(satu) tahun setelah suami istri itu kembali di wilayah Indonesia,surat bukti
perkawinan mereka harus didaftarkan di Kantor Pencatat perkawinantempat tinggal
mereka.
1. Perkawinan beda agama mereka telah sah beradasarkan
Yurispundensi MA. No :1400 K/Pdt/1986.
2. Perkawinan mereka telah sah menurut Pasal 56 (1) UU
No.1 Tahun 1974, Untuk Pasal 56 (2) UU No.1 Tahun 1974 sepenuhnya sah apabila
mereka mendaftarkansurat bukti perkawinan mereka di Kantor Pencatat Perkawinan,
apabila dalam jangka 1 tahun perkawinan mereka tidak didaftarkan maka
perkawinan merekadianggap tidak ada oleh hukum Indonesia.
J.
Kesimpulan Kasus
Jadi pernikahan antara
Shanty dengan Sebastian Paredes dari sisi yuridis Indonesia itu sah, karena
mereka melakukan pernikahan sesuai dengan hukum di Indonesia. Lalu dampak dari
pernikahan ini bisa menjadikan hubungan internasional Indonesia dengan negara
lain lebih baik lagi karena adanya pernikahan tersebut.
DAFTAR PUSTAKA
·
Herdiawanto, Hery.”Pendidikan
Kewarganegaraan”.Erlangga.Jakarta
Komentar
Posting Komentar