Wawasan Kebangsaan

A.   Wawasan Kebangsaan

Wawasan Kebangsaan adalah konsep politik bangsa Indonesia yang memandang Indonesia sebagai satu kesatuan wilayah, meliputi tanah (darat), air (laut) termasuk dasar laut dan tanah di bawahnya dan udara di atasnya secara tidak terpisahkan, yang menyatukan bangsa dan negara secara utuh menyeluruh mencakup segenap bidang kehidupan nasional yang meliputi aspek politik, ekonomi, sosial budaya, dan hankam.
Wawasan Kebangsaan sebagai konsepsi politik dan kenegaraan yang merupakan manifestasi pemikiran politik bangsa Indonesia. Sebagai satu kesatuan negara kepulauan, secara konseptual, geopolitik Indonesia dituangkan dalam salah satu doktrin nasional yang disebut
Wawasan Nusantara dan politik luar negeri bebas aktif. Sedangkan geostrategi Indonesia diwujudkan melalui konsep Ketahanan Nasional yang bertumbuh pada perwujudan kesatuan ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan.
Landasan Wawasan Kebangsaan terintegrasi dalam landasan Ideal Pancasila. Konstitusionalnya adalah UUD 1945, adapun Unsur Dasar Wawasan Kebangsaan adalah:
1.      Wadah (Contour). Wadah kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara meliputi seluruh wilayah Indonesia yang memiliki sifat serba nusantara dengan kekayaan alam dan penduduk serta aneka ragam budaya. Bangsa Indonesia memiliki organisasi kenegaraan yang merupakan wadah berbagai kegiatan kenegaraan dalam wujud supra struktur politik dan wadah dalam kehidupan bermasyarakat adalah berbagai kelembagaan dalam wujud infra struktur politik.

2. Isi (Content) adalah aspirasi bangsa yang berkembang di masyarakat dan cita-cita serta tujuan nasional.

3. Tata laku (Conduct), hasil interaksi antara wadah dan isi wasantara yang terdiri dari :

Tata laku Bathiniah yaitu mencerminkan jiwa, semangat dan mentalitas yang baik dari bangsa Indonesia. Tata laku Lahiriah yaitu tercermin dalam tindakan, perbuatan dan perilaku dari bangsa Indonesia. Kedua tata laku tersebut mencerminkan identitas jati diri/kepribadian bangsa berdasarkan kekeluargaan dan kebersamaan yang memiliki rasa bangga dan cinta terhadap bangsa dan tanah air sehingga menimbulkan rasa nasionalisme yang tinggi dalam semua aspek kehidupan nasional.

B.   Ada 4 Pilar Kebangsaan
1.      Pancasila
Pancasila merupakan dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sehingga memiliki fungsi yang sangat fundamental. Selain bersifat yuridis formal yang mengharuskan seluruh peraturan perundang-undangan berlandaskan pada Pancasila (sering disebut sebagai sumber dari segala sumber hukum), Pancasila juga bersifat filosofis. Pancasila merupakan  dasar filosofis dan sebagai perilaku kehidupan. Artinya, Pancasila merupakan falsafah negara dan pandangan/cara hidup bagi bangsa Indonesia dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara untuk mencapai cita-cita nasional. Sebagai dasar negara dan  sebagai pandangan hidup, Pancasila mengandung nilai-nilai luhur yang harus dihayati dan dipedomani oleh seluruh warga negara Indonesia dalam hidup dan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.  Lebih dari itu, nilai-nilai Pancasila sepatutnya menjadi karakter masyarakat Indonesia sehingga Pancasila menjadi identitas atau jati diri bangsa Indonesia.



2.      Bhineka Tunggal Ika
Bhineka Tunggal Ika semboyan itu bertujuan menghargai perbedaan/keberagaman, tetapi tetap bersatu dalam ikatan sebagai bangsa Indonesia, bangsa yang memiliki kesamaan sejarah dan kesamaan  cita-cita untuk mewujudkan masyarakat yang “adil dalam kemakmuran” dan “makmur dalam keadilan” dengan dasar negara Pancasila dan dasar konstitusional UUD 1945.
Keberagaman suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) merupakan suatu keniscayaan dan tidak bisa dipungkiri oleh bangsa Indonesia. Akan tetapi, keberagaman itu harus dipandang sebagai kekayaan khasanah sosiokultural, kekayaan yang bersifat kodrati dan alamiah sebagai anugerah Tuhan yang Maha Esa bukan untuk dipertentangkan, apalagi dipertantangkan (diadu antara satu dengan lainnya) sehingga terpecah-belah. Oleh karena itu, semboyan Bhinneka Tunggal Ika harus dapat menjadi penyemangat bagi terwujudnya persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia.

3.      Undang – Undang Dasar 1945
Pembukaan UUD 1945 memancarkan tekad dankomitmen bangsa Indonesia untuk tetap mempertahankan pembukaan itu dan bahkan tidak akan mengubahnya. Paling tidak ada empat kandungan isi dalam Pembukaan UUD 1945 yang menjadi alasan untuk tidak mengubahnya. Pertama, di dalam Pembukaan UUD 1945 terdapat norma dasar universal bagi berdiri tegaknya sebuah negara yang merdeka dan berdaulat. Dalam alinea pertama secara eksplisit dinyatakan bahwa “kemerdekaan adalah hak segala bangsa dan oleh karena itu penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan”. Pernyataan itu dengan tegas menyatakan bahwa kemerdekaan merupakan hak segala bangsa dan oleh karena itu, tidak boleh lagi ada penjajahan di muka bumi.

4.      Negara Kesatuan Republik Indonesia
Keseluruhan identitas dan integritas kebangsaan dan kenegaraan Indonesia dijiwai, dilandasi dan dipandu oleh nilai fundamental dasar negara Pancasila. Karenanya, NKRI dapat dinamakan dengan predikat sebagai sistem kenegaraan Pancasila. Sistem kenegaraan ini terjabar secara konstitusional dalam UUD 1945. NKRI sebagai nation state membuktikan bagaimana potensi dan kualitas dari integritas wawasan nasional Indonesia raya yang diwarisi, tumbuh, dan teruji dalam berbagai tantangan nasional dan global.
Kesepakatan yang juga perlu ditegaskan dalam pembangunan karakter bangsa adalah komitmen terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Karakter yang dibangun pada manusia dan bangsa Indonesia adalah karakter yang memperkuat dan memperkukuh komitmen terhadap NKRI, bukan karakter yang berkembang secara tidak terkendali, apalagi menggoyahkan NKRI. Oleh karena itu, rasa cinta terhadap tanah air (patriotisme) perlu dikembangkan dalam pembangunan karakter bangsa. Pengembangan sikap demokratis dan menjunjung tinggi HAM sebagai bagian dari pembangunan karakter harus diletakkan dalam bingkai menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan bangsa (nasionalisme), bukan untuk memecah belah bangsa dan NKRI. Oleh karena itu, landasan keempat yang harus menjadi pijakan dalam pembangunan karakter bangsa adalah komitmen terhadap NKRI.

C.    Pengertian Demokrasi
Demokrasi berasal dari bahasa Yunani yang diambil dari kata Demokratia yang berarti “kekuasaan rakyat”. Demokratia sendiri terdiri dari dua kata yakni demos yang mempunyai arti “rakyat” dan kratos yang mempunyai arti “kekuasaan atau kekuatan”. Demokrasi mencakup kondisi budaya, ekonomi dan sosial yang memungkinkan dalam terjadinya praktik kebebasan politik baik secara bebas ataupun setara.

Secara umum pengertian demokrasi adalah bentuk pemerintahan yang setiap warga negara mempunyai hak yang setara dalam pengambilan suatu keputusan yang akan memberikan efek dalam kehidupan mereka. Demokrasi juga bisa diartikan sebagai bentuk kekuasaan tertinggi berada ditangan rakyat.

·         Pengertian Demokrasi menurut Ahli
Beikut ini beberapa pengertian demokrasi menurut para ahli.

1.      Pengertian demokrasi menurut Abraham Linclon adalah sistem pemerintahan yang dibuat dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.
2.      Pengertian demokrasi menurut Charles Costello adalah sistem sosial serta politik pemerintahan diri dengan kekuasaan pemerintah yang dibatasi oleh hukum serta kebiasaan untuk melindungi setiap hak perorangan warga negara.
3.      Pengertian demokrasi menurut Hans Kelsen adalah pemerintahan yang dilakukan oleh rakyat dan untuk rakyat. Adapun yang melakukan kekuasaan negara adalah wakil-wakil rakyat yang sudah terpilih. Rakyat sendiri sudah yakin, bahwa segala kepentingannya akan diperhatikan di dalam aturan yang dibuat oleh wakil-wakil rakyatnya dalam pelaksanaan kekuasaan negara.
D.   Macam – Macam Demokrasi
1.      Macam-Macam Demokrasi Berdasarkan Fokus Perhatiannya
a.       Demokrasi formal : Demokrasi yang berfokus di bidang politik tanpa mengurangi sedikitpun kesenjangan ekonomi.
b.      Demokrasi Material : Demokrasi yang berfokus di bidang ekonomi tanpa mengurangi sedikitpun kesenjangan politik.
c.        Demokrasi Gabungan : Demokrasi ini gabungan dari demokrasi formal dan demokrasi material.

2.      Macam – Macam Demokrasi Berdasarkan Penyaluran Kehendak Rakyat
a.       Demokrasi Langsung (Direct Democracy): Demokrasi yang secara langsung melibatkan rakyat untuk pengambilan keputusan terhadap suatu negara. Contohnya seperti pemilu.
b.      Demokrasi Tidak Langsung (Indirect Democracy): Demokrasi yang tidak secara langsung melibatkan seluruh rakyat suatu negara dalam pengambilan suatu keputusan. Contohnya seperti suatu keputusan yang dilakukan oleh wakil-wakil rakyat (DPR, DPD, DPRD)
E.   Ciri – Ciri Negara Demokrasi
a.       Segala keputusan yang dilakukan pemerintah berdasarkan kehendak dan kepentingan rakyat.
b.      Memiliki ciri kontitusional, yakni mengenai kehendak, kekuasaan atau kepentingan rakyat yang dituliskan dalam suatu undang-undang negera.
c.       Memiliki ciri perwakilan, yakni ketika mengatur segala urusan negera, kedaulatan dan kekuasaan rakyat sudah diwakilkan kepada beberapa orang yang sebelumnya sudah dipilih oleh rakyat itu sendiri.
d.      Ciri pemilihan umum, yakni segala kegiatan politik dilakukan untuk memilih pihak yang akan menjalankan pemerintahan.
e.       Ciri kepartaian, yakni partai menjadi suatu media atau sarana sebagai bagian pelaksanaan sistem demokrasi.
4.      Prinsip umum sistem demokrasi antara lain sebagai berikut.
a.       Kebebasan diakui dan diterima oleh warga negara.
b.      Keterlibatan warga negara mengenai pembuatan keputusan politik .
c.       Kesamaan diantara setiap warga negara,
d.      Setiap warga negara mempunyai kesamaan dan kesetaraan dalam hak praktik politik.

5.      Kelebihan dan Kekurangan Demokrasi
a.       Kelebihan atau Keuntungan Sistem Demokrasi
·         Kesetaraan hak membuat setiap masyarakat dapat ikut serta dalam sistem politik .
·         Pemegang kekuasaan dipilih menurut suara dan keinginan rakyat.
·         Mencegah terjadinya monopoli kekuasaan.

b.      Kelemahan atau Kekurangan Demokrasi
·         Kepercayaan rakyat bisa dengan mudah digoyangkan melalui pengaruh-pengaruh negatif. Contohnya media yang tidak netral dalam menyampaikan informasi.
·         Kesetaraan hak dianggap tidak adil karena menurut para ahli, setiap orang mempunyai pengetahuan politik yang tidak sama.
      Konsentrasi pemerintah yang sedang menjabat akan berkurang ketika mendekati pemilihan umum berikutnya.

F.   Pengertian Hak Asasi Manusia (HAM)
Hak Asasi Manusia dalam pengertian umum adalah hak-hak dasar yang dimiliki setiap pribadi manusia sebagai anugerah Tuhan yang dibawa sejak lahir. Ini berarti bahwa sebagai anugerah dari Tuhan kepada makhluknya, hak asasi tidak dapat dipisahkan dari eksistensi pribadi manusia itu sendiri. Hak asasi tidak dapat dicabut oleh suatu kekuasaan atau oleh sebab-sebab lainnya, karena jika hal itu terjadi maka manusia kehilangan martabat yang sebenarnya menjadi inti nilai kemanusiaan.
Hak asasi mencangkup hak hidup,hak kemerdekaan/kebebasan dan hak memiliki sesuatu. Ditinjau dari berbagai bidang, HAM meliputi :
a.        a. Hak asasi pribadi (Personal Rights)
 Contoh : hak kemerdekaan, hak menyatakan pendapat, hak memeluk agama.
b.        b.  Hak asasi politik (Political Rights) yaitu hak untuk diakui sebagai warga negara
     Misalnya : memilih dan dipilih, hak berserikat dan hak berkumpul.
c.        c.  Hak asasi ekonomi (Property Rights)
Misalnya : hak memiliki sesuatu, hak mengarahkan perjanjian, hak bekerja dan mendapatkan hidup yang layak.
d.        d. Hak asasi sosial dan kebuadayaan (Sosial & Cultural Rights).
    Misalnya : mendapatkan pendidikan, hak mendapatkan santunan, hak pensiun, hak mengembangkan kebudayaan dan hak berkspresi.
e. Hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan Pemerintah  (Rights Of Legal Equality) 
f. Hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum.

G.   Ciri dan Tujuan Hak Asasi Manusia
Hak Asasi Manusia pada dasarnya bersifat umum atau universal karena diyakini bahwa beberapa hak yang dimiliki manusia tidak memiliki perbedaan atas bangsa, ras, atau jenis kelamin.
Berdasarkan beberapa rumusan HAM di atas, dapat ditarik bahwa
Ciri pokok hakikat HAM, yaitu sebagai berikut:
   a.      HAM tidak perlu diberikan, dibeli ataupun diwarisi. HAM merupakan bagian dari manusia secara otomatis
   b.     HAM berlaku untuk semua orang tanpa memandang jenis kelamin, ras, agama, etnis, pandangan politik , atau asal usul social dan bangsanya
   c.      HAM tidak bisa dilanggar. Tidak seorangpun mempunyai hak untuk melanggar dan membatasi orang lain
Tujuan Hak Asasi Manusia,yaitu sebagai berikut:
   a.      HAM adalah alat untuk melindungi orang dari kekerasan dan kesewenang – wenangan.
   b.   HAM mengenmbangkan saling menghargai antar manusia
   c.  HAM mendorong tindakan yang dilandasi kesadaran dan tanggung jawab untuk menjamin bahwa hak-hak orang lain tidak dilanggar.

H.   Analisa Kasus Perkawinan Shanty dengan Sebastian Paredes
Kasus Perkawinan Shanty dengan Sebastian Paredes.
Sebastian lahir di Ekuador 28 April 1961 dengan nama lengkap Juan EugenioSebastian Paredes Muirragui.
Di dunia perbankan, ia dikenal sebagai Dirut Bank Danamon. Pria yang biasa disapa dengan panggilan Sebastian itu diangkat menjadi DirutBank Danamon pada 9 Mei 2005. Namun pada Januari 2010 ini ia mundur dari jabatannya tersebut.Meski tidak lagi menjabat Dirut Bank Danamon, Sebastian menyatakan belumakan meninggalkan Jakarta. Ia mengaku jatuh cinta pada Indonesia dengan penduduknyayang ramah. Dan rupanya ia menemukan gadis Indonesia untuk dijadikan istri yakniShanty.
Shanty lahir di Jakarta, 30 Desember 1978 adalah seorang penyanyi dan artisIndonesia. Shanty adalah putri bungsu pasangan Eddy Heryadie dan Ratna Sutama. Ia adalah mantan disc jockey MTV, yang kemudian menjalani profesi sebagai penyanyi dan bintang film.

I.   Analisis Perkawinan Shanty dengan Sebastian Paredes
Perkawinan mereka mengandung unsur :
a) perkawinan beda agama (Islam dan Non Islam)
b) Perbedaan kewarganegaraan (Indonesia dan Ekuador)
Kedua unsur tersebut dapat menjadi acuan sah atau tidaknya perkawinan mereka.
a.       Perkawinan beda agama
Perkawinan beda agama mereka dianggap sah menurut hukum di Indonesia,dikarenakan adanya Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 1400 K/Pdt/1986yang mengandung arti :³Dalam proses perkawinan antaragama, maka permohonan untuk melangsungkan perkawinan antaragama dapat diajukan kepada Kantor Catatan Sipil. DenganYurisprudensi MA tersebut, perkawinan beda agama tetap dapat dilangsungkandan diakui secara hukum´
b.      Berbeda kewarganegaraan dan menikah di luar negeri Bagi WNI yang melangsungkah perkawinan di Luar negeri, berlaku pasal56 UU No.1 Tahun 1974 yang berbunyi :
   1)      Perkawinan di Indonesia antara dua orang warga Negara Indonesia atau seorangwarganegara Indonesia dengan warga negara Asing adalah sah bilamana dilakukanmenurut hukum yang berlaku di negara dimana perkawinan itu dilangsungkan dan bagi warganegara Indonesia tidak melanggar ketentuan Undang-undang ini.
   2)      Dalam waktu 1 (satu) tahun setelah suami istri itu kembali di wilayah Indonesia,surat bukti perkawinan mereka harus didaftarkan di Kantor Pencatat perkawinantempat tinggal mereka. 
1.      Perkawinan beda agama mereka telah sah beradasarkan Yurispundensi MA. No :1400 K/Pdt/1986.
2.      Perkawinan mereka telah sah menurut Pasal 56 (1) UU No.1 Tahun 1974, Untuk Pasal 56 (2) UU No.1 Tahun 1974 sepenuhnya sah apabila mereka mendaftarkansurat bukti perkawinan mereka di Kantor Pencatat Perkawinan, apabila dalam jangka 1 tahun perkawinan mereka tidak didaftarkan maka perkawinan merekadianggap tidak ada oleh hukum Indonesia.

J.   Kesimpulan Kasus
            Jadi pernikahan antara Shanty dengan Sebastian Paredes dari sisi yuridis Indonesia itu sah, karena mereka melakukan pernikahan sesuai dengan hukum di Indonesia. Lalu dampak dari pernikahan ini bisa menjadikan hubungan internasional Indonesia dengan negara lain lebih baik lagi karena adanya pernikahan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

·         Herdiawanto, Hery.”Pendidikan Kewarganegaraan”.Erlangga.Jakarta

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Wawasan Nusantara

Politik Strategi Nasional